 |
| Foto : Unjukrasa masyarakat Tebingtinggi menolak kenaikan harga BBM| Dok : Siti Maslah Lubis. |
Tebingtinggi|Masyarakat Tebingtinggi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tebingtinggi (AMTT) melakukan unjuk rasa menolak kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Gedung DPRD Tebingtinggi yang berada di kawasan Jalan Sutomo, Tebingtinggi, Selasa (6/9/2022).
Menanggapi aksi masyarakat di depan gedungnya, para Anggota DPRD Tebingtinggi pun mengajak masyarakat yang berunjuk rasa kedalam gedung DPRD Tebingtinggi untuk menyampaikan aspirasinya.
Pantauan wartawan, Didalam gedung DPRD Tebingtinggi hadir serta Pj. Walikota Tebingtinggi Dimiyathi dan Kapolres Tebingtinggi.
 |
| Foto : Masyarakat Tebingtinggi sampaikan keluhan kepada wakil rakyat dan Pj. Walikota Tebingtinggi Dimiyathi| Dok : Siti Maslah Lubis. |
Haryono dari mahasiswa yang mewakili masyarakat bersyukur atas kehadiran para pejabat Tebingtinggi dan meminta agar nasib rakyat di perjuangan, Haryono juga meminta para pejabat ikut menyatakan sikap terkait keluhan masyarakat yaitu kenaikan harga BBM. Dan dihadapan para anggota DPRD dan para pejabat pemerintahan Tebingtinggi iapun menyampaikan tuntutan masyarakat.
" Menolak pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi, mendesak pemerintah mengendalikan barang - barang pokok, mendesak pemerintah menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung bagi rakyat dan alihkan anggaran subsidi ke BBM, meminta transparasi penyaluran batuan di Tebingtinggi, dan terakhir meminta pemerintah menaikan UMR di kota Tebingtinggi," tegasnya
Dia memohon agar kiranya keluhan masyarakat di indahkan oleh para pejabat yang hadir. Dia juga mengatakan, jika keluhan mereka tidak di sikapi, mereka akan datang lagi dengan masa yang lebih banyak lagi.
Menanggapi hal itu, Pj Walikota Tebingtinggi mengatakan akan menyampaikan keluhan masyarakat ke pemeritah pusat, sedangkan keluhan masyarakat terkait persolan Tebingtinggi akan segera dibahas bersama.
" Terkait Aspirasi kenaikan BBM akan kami sampaikan secara berjenjang kepada pemerintah pusat sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam birokrasi di pemerintahan. Terkait dengan kegiatan kemasyarakat nanti kita akan bahas bersama dengan DPRD, kemudian untuk UMR/UMK Tebingtinggi nanti akan kami sampaikan kepada dinas ketenaga kerjaan agar di bahas tentang setandat UMK Tebingtinggi," pungkasnya. [Siti Maslah Lubis/Ifan].
